Kamis, 8 November 2012 12:23 WIB | Dibaca: 12 | Editor: Heru Pramono | Reporter : Miftah Faridl
surya/miftah faridl
Agus Sudarsono
Menurut anggota Komisi C, Agus Sudarsono, perdebatan masalah nominal rupiah dalam pelepasan ini memang bukan hal baru. "Pemkot sepertinya tetap akan menghitung matematis berapa yang harus dibayar warga," ujarnya, Kamis (8/11/2012).
Menurutnya, untuk penentuan harga ini, perlu adanya verifikasi dan penilaian berdasarkan kawasan. "Maunya pemkot kan pengukuran panjang kali lebar kali NJOP (nilai jual objek pajak). Tiap kawasan kan beda-beda. Nanti akan diatur dalam perda tersendiri," imbuhnya.
Masih kata Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar itu, kalau warga ngotot tidak mau membayar, dia pesimis pemkot mau melepas lahan berstatus ijin pemakaian tanah (IPT) itu. Karenanya, harus ada jalan tengah agar antara pemkot dan warga tidak terjebak ego masing-masing.
Hanya saja, warga terang-terangan menolak rencana pelepasan disertai pembayaran. Menurut mereka, hitungan matematis tersebut sama halnya dengan mereka membeli. "Kita sudah diperas berpuluh-puluh tahun tapi tetap diperlakukan seperti ini," kata Bambang Sudibyo, Ketua Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo.
Bambang dan ribuan warga lain mengaku tidak keberatan kalau ditarik biaya administrasi. Namun kalau mengganti rugi lahan surat ijo, dia tegas menolak. "Apa lahan itu milik pemkot? Mana buktinya. Mosok kita harus bayar ke pemkot yang sebenarnya bukan pemilik lahan," pungkasnya.
Akses Surabaya.Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat surabaya.tribunnews.com/m/
Anda sedang membaca artikel tentang
Pelepasan Surat Ijo Tidak Gratis
Dengan url
http://cahayapost.blogspot.com/2012/11/pelepasan-surat-ijo-tidak-gratis.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pelepasan Surat Ijo Tidak Gratis
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pelepasan Surat Ijo Tidak Gratis
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar