SURYA Online, SEMARANG – Meski tak terpilih jadi menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK, politikus PDIP Eva Kusuma Sundari turut meluruskan kesimpangsiuran soal pendanaan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.
Eva menjelaskan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, pemerintah membantu iuran BPJS Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu guna memperoleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Peserta mendapatkan kartu JKN yang jumlah pesertanya atau penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 86,4 juta jiwa penduduk," kata Eva di Semarang, Sabtu (8/12/2014).
Eva yang namanya sempat santer disebut-sebut menjadi calon menteri sosial di media sosial menjelaskan, Kartu Indonesia Sehat (KIS) menyempurnakan program JKN yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Penyempurnaan melalui program KIS. Namun, pesertanya lebih luas menjangkau masyarakat tunawisma, penghuni panti sosial, dan bayi yang baru lahir," katanya.
Begitu pula, lanjut Eva, manfaatnya juga diperluas, atau tidak hanya pelayanan pengobatan, tetapi juga pelayanan kesehatan promotif, preventif dan rehabilitasi.
Program jangka pendek pemerintahan Jokowi-JK, periode November-Desember 2014, yakni membagikan KIS kepada 4,4 juta peserta PBI BPJS Kesehatan.
Menyinggung soal anggaran, Eva menjelaskan biaya cetak kartu dan operasional oleh BPJS, sementara biaya pengiriman kartu berasal dari APBNP 2014. (ant)
Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA
Anda sedang membaca artikel tentang
KIS Terus Dipersoalkan, Ini Kata Politisi PDIP
Dengan url
http://cahayapost.blogspot.com/2014/11/kis-terus-dipersoalkan-ini-kata.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
KIS Terus Dipersoalkan, Ini Kata Politisi PDIP
namun jangan lupa untuk meletakkan link
KIS Terus Dipersoalkan, Ini Kata Politisi PDIP
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar