SURYA Online, SURABAYA - Forum Kerjasama Panti Asuhan Islam (FKPAIS) mengadukan nasib ke DPRD Surabaya. Pasalnya, hingga sekarang tidak ada perhatian apapun dari Pemerintah terhadap keberadaan panti asuhan.
Ketua FKPAIS Surabaya, Abdul Kholik Hamid mengatakan, selama ini panti asuhan selalu menghidupi dirinya sendiri.
"Ini yang kami harapkan bisa mendapat perhatian dari Pemerintah. Seharusnya panti asuhan sebagai tempat anak yatim juga menjadi prioritas perhatian," kata Abdul Kholik Hamid di DPRD Surabaya, Selasa (23/7/2013).
Disamping itu, dikatakan Abdul Kholik, UU tentang anak terlantar dipelihara oleh negara, seharusnya juga memasukkan kategori anak yatim.
Selama ini, definisi dalam UU tersebut hanya meliputi anak terlantar, anak nakal, balita terlantar, dan anak jalanan. Sedangkan anak yatim tidak masuk dalam UU tersebut.
"Maka dari itu, kita usulkan melalui DPRD Surabaya ini agar anak yatim masuk dalam UU bagian dari yang dipelihara negara," ucap Abdul Kholik.
Untuk jumlah panti asuhan di kota Surabaya sendiri, menurut Abdul Kholik mencapai 200 panti asuhan dengan jumlah anak yatim mencapai 5.000 anak.
Jumlah tersebut cukup besar dan sangat membutuhkan perhatian untuk kelangsungan hidup seperti pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Anda sedang membaca artikel tentang
FKPAIS Adukan Nasib Panti Asuhan Ke DPRD Surabaya
Dengan url
http://cahayapost.blogspot.com/2013/07/fkpais-adukan-nasib-panti-asuhan-ke.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
FKPAIS Adukan Nasib Panti Asuhan Ke DPRD Surabaya
namun jangan lupa untuk meletakkan link
FKPAIS Adukan Nasib Panti Asuhan Ke DPRD Surabaya
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar